Oleh: Dedek Wiradi
[Mahasiswa Magister Kajian Sastra dan Budaya FIB Unair, Ketua BEM FBS UNP 2023-2024, Koordinator Pusat ILMIBSI 2024-2025].
Ramadhan 1447 sudah di depan mata, bulan puasa yang penuh berkah, tapi gambaran THR sudah melayang-layang di kepala para buruh dan guru-guru yang belum tersejahterakan oleh negara, barangkali THR itu cukup buat masak opor ayam di hari lebaran tiba. Di sisi lain, bagaimana kabar Makan Bergizi Gratis (MBG) di saat Ramadhan nanti?
Program MBG yang dibawa oleh ambisi Presiden Prabowo tersebut membawa dampak ganda terhadap beberapa pihak di masyarakat, kualitas pendidikan dan kesejehteraan guru di Indonesia. Sisi positifnya, terlihat adanya peningkatan konsentrasi dan prestasi para siswa (kabarnya). Sedangkan dampak negatif yang amat menyengat mata dan menyayat hati: yaitu pengalihan anggaran yang besar, efisiensi anggaran di beberapa lembaga, PHK terjadi di sana-sini. Fenomena tersebut tentu merugikan beberapa pihak dan jelas merugikan para guru dan kualitas pendidikan kita.
Bagaimana Jika Pemerintah Meliburkan MBG di Ramadhan?
Di bulan ramadhan, jika pemerintah meliburkan sejenak program MBG-nya, pemerintah bisa mengalokasikan dananya untuk perbaikan sekolah-sekolah yang rusak, jalan-jalan desa/ kabupaten bahkan lintas provinsi yang masih kurang bersahabat. Selain itu, pemerintah juga bisa menggunakan anggarannya ke subsidi bus, kapal, kereta, bahkan ongkos pesawat yang harganya “ngga ngotak” ketika musim mudik lebaran.
Beberapa hari yang lalu, terkait bencana Sumatera: ada cerita yang membuat saya sampai menepuk jidat. Bagaimana tidak, sekelas Menkes Budi Gunadi Sadikin saja pada rapat antara DPR dan Pemerintah di Banda Aceh (10/1) mengeluh soal tiket pesawat. Dilansir dari media berita Kompas.com, Budi mengatakan bahwa tiket pesawat ke Sumetra (tepatnya di Aceh) sangat mahal, bisa mencapai Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. Ya, akhirnya Pak Menkes sampai harus muter lewat Malaysia buat mengirim relawan ke Aceh waktu itu.
Lalu, bagaimana dengan rakyat yang ingin mudik lebaran nanti? Bagaimana dengan masyarakat Sumatera yang merantau di Jawa? Tiket domestik mahal, akar masalahnya struktur pasar dan regulasi penerbangan yang bobrok. MBG dapet Rp 335 T dari APBN pendidikan, tapi subsidi tiket mudik nol besar. Prioritasnya bagaimana? perut siswa sekolah (yang belum jelas dampak positifnya) atau perjalanan pulang kampung masyarakat luas?
Belum lagi membicarakan tentang pemulihan bencana Sumatera: masih banyak daerah-daerah yang perlu diperbaiki dengan dana yang sangat besar. Banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera dampaknya sangat memilukan. Dalam penanggulan bencana Sumatera, saya pikir anggaran dana BNPB yang hanya Rp 491 miliar dan turun drastis 75,62% dari outlook 2025 Rp 2,01 triliun; tak cukup untuk mengatasinya.
Artinya, dengan meliburkan dana MBG ini sebulan, negara bisa menghemat dana triliunan. Bagaimana jika dialihkan ke subsidi tiket, perbaikan jalan, naikin gaji guru? Dampak positifnya sangat terpampang jelas: mudik aman, guru semangat mengajar, korupsi minim.
Dampak Negatif pada Anggaran Pendidikan
Dilansir dari media berita detik.com: dari Rp 757,8 triliun anggaran pendidikan 2026, Rp 335 triliun (44%) dialokasikan untuk MBG, menyisakan sedikit untuk riset, beasiswa, dan infrastruktur. Ya, hanya Rp 178,7 triliun untuk tunjangan guru. Pakar UM Surabaya Achmad Hidayatullah menyoroti bahwa anggaran untuk beasiswa, kesejahteraan guru dan dosen, riset, serta infrastruktur pendidikan masih kecil.
Selain itu, Guru honorer hanya digaji Rp 300 ribu – Rp 2 juta per bulan, sementara sopir MBG bisa Rp 100 ribu per hari, apakah ini bukan bentuk dari ketimpangan sosial? Belum lagi beban administratif MBG menambah tugas guru tanpa peningkatan kesejahteraan, saya pikir ini mampu menurunkan motivasi mengajar para guru. Bagaimana tidak, anggaran pendidikan “murni” tersisa Rp 422,8 triliun setelah MBG menggerus tunjangan dan sertifikasi guru.
Etika Ibadah Ramadhan, Kemaslahatan dan Sensitivitas Masyarakat yang Berpuasa.
Ramadhan adalah momentum muhasabah diri bagi masyarakat Muslim, puasa bareng keluarga, ada juga yang menjemput rindu-rindu yang tertinggal di langit kampung halamannya. Bulan ramadhan bukan momen mogok puasa bagi para siswa yang “belajar berpuasa”, bahkan MBG di bulan Ramadhan ini berpotensi menyebabkan para siswa “buka puasa diam-diam”. Sejalan dengan itu, Ketua Guru Ngaji dan Mubaligh Indonesia, Ustadz Ahmad Sodiq meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji ulang Proyek MBG di bulan Ramadhan. Ahmad menganggap bahwa proyek MBG sensitif terhadap makna Ramadhan itu sendiri. Hal tersebut ia sampaikan di Masjid Istiqlal Jakarta, pada (19/1) lalu.
Para siswa yang seharusnya belajar di siang hari dengan keadaan berpuasa, malah disodorkan dengan menu MBG yang bisa saja mereka makan diam-diam selepas sekolah. Bagaimana tidak, tanpa cara pengemasan dan penyimpanan yang tepat, MBG bisa menggoda siapa saja; termasuk yang ngurus dapur MBG, apalagi anak-anak. Menurut Ustadz Ahmad Sodiq, anak-anak dalam masa pertumbuhan, akan menyulitkan mereka menahan lapar, dan akhirnya mengurangi nilai pendidikan spiritual Ramadhan. Ia juga menekankan bahwa bentuk dari keberatan sebagian ulama di Indonesia terhadap MBG di bulan Ramadhan, bukan karena Islam tidak membolehkan, tetapi karena alasan etika ibadah, kemaslahatan dan sensitivitas umat yang sedang berpuasa,
Artinya, MBG di bulan Ramadhan bukan sekadar soal gizi fisik yang katanya demi stunting, tapi lebih ke sabotase spiritual yang halus. Puasa jadi mogok massal versi negara, anak-anak berpotensi buka diam-diam gara-gara bekal katering yang ngumpet di tas sekolah, sementara orang tua dan ulama cuma bisa geleng-geleng kepala lihat pemerintah lebih pilih prioritas perut ketimbang hati yang lagi belajar syariat.
Ustadz Ahmad Sodiq sudah memberi sinyal merah dari Masjid Istiqlal: ini bukan larangan syariat, tapi etika ibadah yang dilupakan demi APBN yang katanya pro-rakyat padahal pro-katering, malah bikin Ramadhan berasa promo all-you-can-eat di tengah bulan suci. Saya pikir, lebih baik liburkan dulu MBG sebulan, biarkan siswa belajar puasa dengan sungguh-sungguh, keluarga buka bareng tanpa drama bekal basi, dan BGN fokus urus sensitivitas umat ketimbang target pencapaian yang tak nyambung dengan ruh Ramadhan.
Pada akhirnya, memaksakan MBG tetap berjalan di bulan Ramadhan bukan sekadar urusan logistik yang dipaksakan, melainkan manifestasi dari kebijakan yang tuli terhadap kearifan lokal dan nalar ekonomi publik. Secara akademik, pengalokasian anggaran sebesar Rp 335 triliun yang mengunci ruang gerak APBN pendidikan adalah bentuk ketidakefisienan fiskal (fiscal inefficiency) jika hasil yang diharapkan justru kontradiktif dengan realitas sosial. Ketika pemerintah lebih memilih menyuapi siswa yang sedang belajar menahan lapar daripada mensubsidi mobilitas mudik atau memuliakan martabat guru honorer, negara seolah sedang mempertontonkan teater absurd: menyediakan piring penuh di saat rakyatnya butuh akses jalan dan kepastian kesejahteraan. Meliburkan MBG selama sebulan bukan berarti menghentikan visi gizi nasional, melainkan memberi ruang napas bagi anggaran untuk dialokasikan pada hal-hal yang lebih mendesak (urgent priorities), seperti pemulihan pasca-bencana dan stabilitas harga tiket yang kian mencekik.
Secara sosiologis, kebijakan yang abai terhadap etika ibadah ini berisiko menciptakan dekonstruksi terhadap nilai-nilai spiritual yang coba ditanamkan sejak dini. Jika sekolah yang seharusnya menjadi ruang transmisi nilai moral justru berubah menjadi gerai distribusi makanan di siang hari Ramadhan, maka kita sedang melakukan eksperimen sosial yang berbahaya terhadap ketahanan mental generasi mendatang. Keberpihakan pemerintah seharusnya bersifat holistik; tidak hanya kenyang di perut, tapi juga tenang di dompet dan khusyuk di hati. Jika suara dari mimbar Istiqlal hingga jeritan guru honorer di pelosok tidak mampu membuat pengambil kebijakan menekan tombol pause pada proyek ambisius ini, maka kita perlu bertanya kembali: program ini sebenarnya dirancang untuk menyelamatkan masa depan bangsa, atau sekadar menyelamatkan target penyerapan anggaran katering yang tidak kenal waktu?