Oleh: Dedek Wiradi
[Mahasiswa Magister Kajian Sastra dan Budaya FIB Unair, Ketua BEM FBS UNP 2023-2024, Koordinator Pusat ILMIBSI 2024-2025]
Indonesia baru saja bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk Gaza yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump, setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagamnya di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Keputusan ini menimbulkan perdebatan sengit, apakah langkah tersebut strategis atau justru berisiko bagi politik luar negeri bebas aktif Indonesia? Apakah keanggotaan ini penting sebagai peluang diplomatik untuk memengaruhi perdamaian Gaza, meski dengan pengawasan ketat terhadap agenda Trump?
Prabowo menilai inisiatif ini sebagai peluang sejarah untuk perdamaian di Gaza. Menurutnya, bahwa penderitaan rakyat Gaza juga telah “sangat berkurang” berkat bantuan kemanusiaan masif yang masuk, dan Indonesia siap berkontribusi. Pernyataan ini mencerminkan komitmen kemanusiaan Indonesia yang konsisten sejak era Soeharto, dan Indonesia sering memediasi konflik global seperti Timor Timur.
Kementerian Luar Negeri RI juga menyatakan partisipasi ini strategis dan konstruktif untuk menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, dan memperluas bantuan ke Gaza. Dengan bergabung bersama negara Muslim seperti Turki, Mesir, dan Arab Saudi, Indonesia memperkuat posisinya sebagai jembatan diplomasi. Hal ini selaras dengan mandat OKI dan resolusi PBB, lalu apakah benar bahwa Dewan Perdamaian berfungsi sebagai otoritas transisi?
POSISI INDONESIA DI TIMUR TENGAH
Dilansir dari media berita kumparanNews: Menlu Sugiono turut angkat bicara bahwa undangan langsung dari Trump memungkinkan Indonesia memengaruhi proses perdamaian secara konkret. Sugiono menilai, sikap Indoenesia dalam momen ini juga membuka pintu kerjasama ekonomi Indoensia dengan Amerika Serikat, seperti investasi infrastruktur pasca-konflik. Lalu, apakah dengan bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace juga turut memberikan manfaat terhadap peningkatan pengaruh Indonesia di Timur Tengah?
Mari kita tarik ke garis historis, Indonesia telah sukses dalam forum multilateral seperti ASEAN dan G20. Apakah bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza merupakan bentuk melanjutkan tradisi itu? Apakah hal tersebut juga memungkinkan Indonesia mampu soft power tanpa komitmen militer? Yang jelas, dalam konteks BoP, Prabowo menegaskan bahwa negara anggota, merupakan “siapa yang ingin perdamaian dan bantu rakyat Palestina”, dan ia menilai kehadiran Indonesia bisa memastikan bantuan mencapai warga sipil, bukan agenda politik semata.
TERJEBAK DALAM LINGKARAN PRO AMERIKA
Namun, kritik tidak bisa diabaikan. Pakar HI Teuku Rezasyah khawatir Indonesia “terjebak dalam lingkaran pro-Amerika” yang asing bagi kita. Trump menuntut kontribusi US$1 miliar untuk kursi permanen, yang berpotensi membebani APBN. Risiko ini nyata, mengingat banyak anggota seperti Hungaria dan negara Eropa pro-Trump.
Pengamat UI Shofwan Al Banna Chorif turut menyoroti risiko geopolitik: keanggotaan bisa dilihat sebagai keberpihakan ke AS, merusak netralitas di tengah rivalitas dengan China dan Rusia. Struktur Dewan yang terpusat pada Trump juga bertentangan dengan sistem PBB pasca-Perang Dunia II. Domestik, ini bisa memicu protes dari kelompok pro-Palestina yang curiga terhadap motif Trump.
Meski demikian, pentingnya bergabung melebihi risikonya jika dikelola bijak. Indonesia bisa gunakan veto atau kondisi untuk lindungi kepentingan Palestina, seperti menolak normalisasi tanpa negara Palestina merdeka. Pengalaman di Forum Palestina menunjukkan kita pandai navigasi dinamika kompleks. Mari kita lihat, nanti.
Pada akhirnya, keputusan Prabowo mencerminkan pragmatisme diplomasi modern. Di era multipolar 2026, menolak undangan Trump berarti kehilangan suara di meja perundingan Gaza. Tapi dengan bergabung, apakah benar bahwa Indonesia tidak hanya bantu rakyat Gaza namun juga tingkatkan kredibilitas global?
IMPLIKASI JANGKA PANJANG
Dengan memahami isi UUD 1945 Pasal 11 yang menekankan perdamaian abadi dan non-blok, mengilhami penulis dalam memandang bahwa Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza buatan Trump sangat bertentangan dengan prinsip Gerakan Non-Blok (GNB), bukankah Indonesia sebagai pendiri harus menjaga netralitas dari blok kekuatan besar seperti Amerika Serikat?
Di sisi lain, mantan Ketua Komisi I DPR Yasril Ananta Baharuddin, menilai pemerintah nekat memasukkan Indonesia ke Dewan Perdamaian buatanTrump tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan DPR. Ia juga menyoroti bahwa Komisi I DPR yang berwewenang dengan urusan luar negeri ini justru terlihat diam seribu bahasa soal pelanggaran prosedur tersebut.
Lalu, apakah sikap diam Komisi I DPR dan minimnya koordinasi dengan legislatif dalam keputusan bergabung Dewan Perdamaian Trump akan merusak checks and balances diplomasi jangka panjang, sehingga melemahkan pengawasan publik atas komitmen finansial dan geopolitik Indonesia di forum internasional?
POTENSI MANFAAT BAGI PALESTINA
Keanggotaan Indonesia diyakini mampu memperkuat pengaruh negara Muslim dalam dewan, memastikan proses transisi Gaza mengarah ke solusi dua negara. Prabowo Subianto menyebut ini “kesempatan bersejarah” untuk perdamaian, dengan fokus bantuan kemanusiaan dan pengawasan otoritas sementara di Gaza. Menlu Sugiono juga menambahkan bahwa ini bagian dari komitmen sejak awal untuk stabilitas Palestina, termasuk membuka Rafah untuk bantuan dan membentuk International Stabilization Force (ISF).
Bergabungnya Indonesia dengan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) buatan Trump secara umum dipandang positif oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah mendukung stabilitas dan rekonstruksi Palestina. Ya, meski belum ada reaksi langsung eksplisit dari otoritas Palestina seperti Otoritas Palestina (PA) atau Hamas. Kemlu RI menegaskan partisipasi ini bertujuan mengonsolidasikan gencatan senjata permanen, rekonstruksi Gaza, dan hak Palestina atas penentuan nasib sendiri sesuai hukum internasional. Namun, penulis memiliki kekhawatiran yaitu struktur dewan yang didominasi AS dan kurangnya representasi Palestina berpotensi melemahkan suara Palestina itu sendiri.
Sebagai penutup, Prabowo pernah mengatakan: perdamaian hanya bisa datang, kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel, Israel pun juga harus dijamin keamanannya, baru Indonesia bisa memperoleh perdamaian. Jika alasan Prabowo bergabung dengan Dewan Perdamaian buatan Trump adalah untuk membantu Palestina; lalu apakah hal itu sejalan dengan pernyataan Prabowo tersebut?