Oleh: M. Izzudin Ma’ruf – Peneliti The Republic Institute
Dalam konteks Indonesia, banjir bukan lagi sekadar peristiwa insidental, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan, terutama di wilayah urban yang padat dan wilayah rawan banjir. Menghadapi curah hujan ekstrem dan dampak perubahan iklim, respons terhadap bencana sering kali lebih berorientasi pada pencitraan daripada penyelesaian substansial. Aksi cepat pejabat yang hadir di lokasi bencana dan tertangkap kamera kerap menjadi simbol kepedulian publik. Akan tetapi, di balik tampilan tersebut tersembunyi paradoks: bantuan yang bersifat jangka pendek tidak menyentuh persoalan kebijakan mendasar yang berkaitan dengan kegagalan sistem infrastruktur dan tata ruang.
Analisis Simbolik dalam Respons Bencana
“Kamera menyala” di tengah bencana bukan sekadar alat pencatat peristiwa, melainkan simbol yang bekerja sebagai pesan politik bagi masyarakat. Hal ini menjadi bagian dari ritual representasi kekuasaan. Dalam kerangka presentation of selfyang dikemukakan Erving Goffman, kehadiran pejabat di depan kamera merupakan strategi membangun kesan bahwa pemerintah hadir dan peduli. Namun, di balik citra tersebut tersimpan konstruksi simbolik yang jauh lebih rumit. Pierre Bourdieu, lewat konsep modal simbolik, menegaskan bahwa legitimasi yang lahir dari tampilan visual umumnya bersifat sementara dan tidak mampu menjawab persoalan mendasar.
Pemikiran Guy Debord tentang “spektakel” membantu memahami bagaimana masyarakat modern kerap terpesona oleh adegan dramatis, sehingga pertunjukan menggantikan pemahaman yang lebih dalam terhadap realitas. Dalam konteks ini, “kamera menyala” menjadi metafora pergeseran dari kerja substantif menuju tampilan yang memikat. Sorotan kamera seakan menjanjikan perubahan, padahal ia justru menutupi kegagalan struktural. Representasi visual yang mencolok menciptakan ilusi bahwa masalah telah “diurus”, sementara drainase yang tidak memadai, tata ruang yang bermasalah, dan lemahnya sistem penanggulangan bencana terus berulang tanpa pembenahan berarti.
Simbolisme tersebut juga mencerminkan praktik politik yang menempatkan citra dan elektabilitas sebagai tujuan utama. Penampilan pejabat di lokasi banjir berubah menjadi panggung yang tidak hanya menyampaikan empati, tetapi juga berfungsi menyamarkan absennya kebijakan konkret. Dalam kerangka ini, “kamera menyala” menjadi cermin dari ketergantungan pada visualitas yang mengaburkan realitas kompleks serta mengalihkan perhatian publik dari kegagalan pemerintah melakukan reformasi struktural.
Kesenjangan antara Representasi Visual dan Realitas Kebijakan
Sementara sorotan kamera memang mampu menghasilkan gambaran instan tentang “kepedulian”, realitas di lapangan menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan bersifat ad hoc dan tidak berkelanjutan. Ucapan simpati yang hanya berdurasi singkat serta aksi pembagian bantuan simbolis menjadi ritual penting yang mengisi ruang publik, namun tidak mengatasi akar persoalan. Kesenjangan ini menyoroti perbedaan tajam antara representasi visual yang mengesankan dan implementasi kebijakan yang sistemik.
Di balik setiap foto bersama warga terdampak, tersimpan narasi politik yang berfokus pada pencitraan instan sebuah “spektakel” yang menggantikan penanganan substansial. Ketika sorotan media mereda, masyarakat kembali dihadapkan pada kenyataan infrastruktur yang rusak dan tata kelola yang belum mampu mengantisipasi risiko bencana. Dengan demikian, aksi simbolik ini tidak hanya menimbulkan ilusi kepedulian, tetapi juga mengalihkan perhatian dari kegagalan dalam perencanaan dan pengelolaan bencana secara menyeluruh.
Refleksi atas Politik Simbolik dalam Penanganan Banjir
Analisis simbolik yang diperkuat mengajak kita untuk menyadari bahwa fenomena “kamera menyala” adalah lebih dari sekadar aksi cepat. Hal ini merupakan bagian dari strategi politik yang mengutamakan pertunjukan visual untuk mengesankan respons cepat, suatu bentuk pertunjukan yang menutupi kekurangan dalam kebijakan reformasi. Representasi visual yang dramatis ini harus diinterpretasikan secara kritis: apakah itu mencerminkan komitmen nyata atau hanya merupakan upaya retoris untuk mempertahankan legitimasi politik?
Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya pergeseran paradigma, di mana respons terhadap bencana harus lebih dari sekadar pemandangan yang menarik. Masyarakat berhak mendapatkan penanganan yang menyentuh akar persoalan, bukan hanya narasi visual yang memikat. Dalam konteks ini, analisis simbolik menjadi alat kritis untuk menilai apakah setiap tindakan pejabat publik benar-benar mewujudkan kepedulian atau sekadar menjadi bagian dari “spektakel” politik modern.
Simulakra Keadilan ditenggah Bencana
Di tengah bencana, keadilan sering tampil sebagai simulakra: hadir dalam wacana, tetapi absen dalam substansi. Bantuan yang mengalir, kunjungan pejabat, dan liputan media membentuk ilusi bahwa negara bekerja adil bagi semua. Namun, realitas di lapangan kerap berkata lain kelompok rentan justru menjadi yang paling lama dipulihkan dan paling sedikit didengar. Distribusi bantuan lebih ditentukan oleh visibilitas ketimbang kebutuhan, sementara prosedur administratif menggantikan empati. Keadilan direduksi menjadi ritual birokratis yang menenangkan nurani publik tanpa menyentuh akar persoalan struktural, seperti tata ruang yang timpang, kemiskinan kronis, dan lemahnya mitigasi. Simulakra ini berbahaya karena menutup ruang kritik dan membekukan perubahan. Keadilan sejati pascabencana seharusnya tidak berhenti pada respons cepat, melainkan berani membongkar relasi kuasa, berpihak nyata pada yang lemah, serta mereformasi sistem agar bencana tidak terus mereproduksi ketidakadilan yang sama.
Kesimpulan
Banjir bukanlah sekadar fenomena alam yang datang dan pergi; ini adalah cermin dari kegagalan sistemik dalam tata kelola dan perencanaan pembangunan. Politik simbolik, yang tercermin dalam momen “kamera menyala”, harus diinterpretasikan sebagai suatu strategi retoris yang mengaburkan realitas. Dengan merujuk pada teori-teori Goffman, Bourdieu, dan Debord, kita dihadapkan pada realitas bahwa representasi visual yang mengesankan tidak menggantikan kebutuhan akan kebijakan yang menyentuh akar permasalahan.
Masyarakat menuntut kepemimpinan yang tidak hanya tampil sebagai “pahlawan” sesaat, tetapi juga mampu mengambil langkah nyata untuk mengatasi ketidakmampuan struktural. Sebuah pemahaman kritis terhadap simbolisme dalam respons bencana diharapkan dapat membuka ruang diskusi yang lebih mendalam tentang reformasi kebijakan, sehingga momen “kamera menyala” tidak lagi menjadi pertunjukan semata, melainkan bagian dari upaya transparan menuju perbaikan yang berkelanjutan.
Disampaikan dalam diskusi oleh M. Izzudin Ma’ruf Ketua Bidang Riset dan Isu Strategis Badko HMI Jawa Timur di kegiatan LK III BADKO HMI JATENG-DIY