Oleh: Diyah Setiyowati
Dalam beberapa waktu terakhir, figur pejabat publik seperti Gubernur Maluku Utara Sherly
Tjoanda dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kerap muncul dalam linimasa media sosial.
Kehadiran yang intens ini menarik perhatian publik dan memunculkan diskursus mengenai
perubahan praktik politik di Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa politik tidak
lagi semata-mata berlangsung dalam ruang perumusan kebijakan, tetapi juga dalam ruang
digital, di mana citra dan komunikasi publik menjadi faktor penting dalam membentuk
persepsi masyarakat.
Fenomena ini berkaitan erat dengan konsep policy imaging, yaitu strategi komunikasi politik
yang menekankan pada cara kebijakan dan figur pemimpin direpresentasikan kepada
publik. Melalui media sosial, kebijakan tidak hanya disampaikan sebagai produk
administratif, tetapi juga dikemas secara visual dan naratif agar lebih mudah dipahami dan
diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, keunikan gaya komunikasi dan penampilan
pejabat berperan sebagai sarana untuk meningkatkan visibilitas dan kedekatan dengan
publik.
Namun, praktik policy imaging bukanlah fenomena baru dalam politik Indonesia. Sejak era
Presiden Joko Widodo, pendekatan serupa telah terlihat melalui praktik blusukan yang
membentuk citra kepemimpinan dekat dengan masyarakat. Blusukan menjadi simbol
komunikasi politik yang efektif dalam membangun persepsi bahwa pemimpin hadir secara
langsung di tengah rakyat. Seiring perkembangan teknologi dan media sosial, praktik
tersebut kemudian bertransformasi dari ruang fisik ke ruang digital, dengan jangkauan
audiens yang jauh lebih luas.
Keunikan yang ditampilkan oleh pejabat publik sering kali dipersepsikan sebagai sesuatu
yang istimewa oleh masyarakat Indonesia. Padahal, dalam konteks internasional, praktik
komunikasi langsung, keterbukaan terhadap publik, serta kehadiran aktif pejabat di ruang
media merupakan bagian dari standar kepemimpinan publik yang lazim. Perbedaan
persepsi ini menunjukkan bahwa yang dianggap luar biasa di Indonesia sesungguhnya
merupakan praktik institusional yang bersifat rutin di banyak negara.
Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana policy imaging dapat membentuk persepsi
publik secara signifikan. Keunikan dan intensitas kehadiran di media sosial mampu
meningkatkan popularitas dan pengenalan figur pejabat. Namun, pada saat yang sama, hal
ini menuntut masyarakat untuk tetap membedakan antara citra yang ditampilkan dan
substansi kebijakan yang dijalankan. Dalam demokrasi yang sehat, komunikasi politik dan
citra publik seharusnya menjadi sarana pendukung transparansi, bukan pengganti evaluasi
kinerja dan kebijakan.
Dengan demikian, politik kontemporer di Indonesia menunjukkan pergeseran penting: dari
politik yang berpusat pada kebijakan tertulis menuju politik yang juga berkompetisi dalam
ruang atensi publik. Tantangannya terletak pada bagaimana policy imaging dapat
dimanfaatkan secara proporsional, sehingga komunikasi publik yang efektif tetap sejalan
dengan akuntabilitas dan kualitas kebijakan.